SAMPIT, JURNALKALTENG- DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Soroti banyak pelabuhan tak berizin (Ilegal). Selain itu anggota Komisi IV juga banyak mendapat laporan terkait Perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki (TUKS) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
” Kami juga mendengar ada laporan masyarakat bahwa banyak pelabuhan khusus beroperasi ilegal. Oleh karenanya kami dari komisi IV berharap pemerintah daerah,juga ikut melakukan Pengawasan,” kata Bima Santoso, Jum’at(8/11).
Menurutnya menyikapi persoalan Terminal Khusus (Tersus) dan TUKS yang berada di daerah padat penduduk tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, Apakah sudah sesuai peruntukannya. Selain itu, juga banyak perusahaan yang belum mengantongi ijin, serta juga ada yang masih dalam proses pengajuan ijin Tersus dan TUKS,” Pungkasnya.
Lanjut Bima ada beberapa poin yang harus diikuti dan diseleksi dalam pembrian izin Tersus dan TUKS, diantaranya terkait Rencana Volume Bongkar/Muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, Rencana Frekuensi kunjungan kapal, Aspek ekonomi tentang efisiensi dibangunnya Tersus, Aspek Lingkungan dan terakhir Hasil Survey Hidrooceanografi (Pasang Surut, Gelombang, Kedalaman, Arus), topografi, titik benchmark lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis,” Ungkapnya.
Sementara itu M.Kurniawan Anwar juga turut menegaskan, Pemerintah daerah harus meninjau kembali Tersus dan TUKS yang berada dikawasan permukiman padat penduduk tersebut.
Menurutnya,bisa menimbulkan terjadinya pelanggaran terkait penyalahgunaan izin TUKS tersebut. Mulai dari sisi ekonomi hingga kemungkinan peredaran barang- barang terlarang Seperti narkoba dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi.
Selanjutnya Kurniawan mengatakan, bahwa masyarakat banyak juga mengeluhkan, akibat bongkar muat yang berada di wilayah pemukiman, sehingga jalan-jalan di sekitar lebih cepat rusak, hal tersebut di sebabkan oleh angkutan kendaraan yang melebihi tonase,Tutupnya.(MR)
Komentar